PSI: Kami Siap Tak Digaji sebagai Anggota DPR Jika Kinerja Buruk
PSI: Kami Siap Tak Digaji sebagai Anggota DPR Jika Kinerja Buruk

PSI: Kami Siap Tak Digaji sebagai Anggota DPR Jika Kinerja Buruk

Hore.info, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung wacana penghentian pemberian gaji anggota DPR jika kinerja legislasi mereka jeblok. Menurut Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, sudah seharusnya pemberian gaji anggota DPR disandarkan pada prinsip meritokrasi.

“Jika diberi amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk,” Ketua Tsamara dalam keterangan tertulis, Jumat (7/12/2018).

“Kami (PSI) mendukung sepenuhnya wacana ini, mengingat kinerja DPR selama ini sangat buruk. Sama seperti kebanyakan orang yang bekerja untuk memperoleh gaji,” imbuhnya.

Baca juga: Reaksi DPR soal Usul KPK ‘Tak Digaji Jika UU Tak Rampung’

Tsamara menyebut, menggaji anggota dewan yang tidak mampu merampungkan UU sama saja dengan menghambur-hamburkan uang negara. Dia berharap praktik tersebut segera dihentikan.

“Praktik penghamburan uang rakyat dalam bentuk menggaji anggota dewan yang bahkan tidak mampu menyelesaikan UU yang menjadi tugas pokok harus segera dihentikan. Masak kita terus-menerus diwakili anggota DPR semacam itu? ” ujar Tsamara.

Sejak Agustus 2018, PSI telah menginisiasi gerakan “Bersih-Bersih DPR” untuk menghentikan praktik penghamburan uang rakyat. Salah satu hal yang dipersoalkan PSI adalah tidak adanya kewajiban melaporkan perjalanan dinas anggota DPR – termasuk dalam rangka menyelesaikan RUU.

Baca juga: KPK Wacanakan DPR Tak Digaji, Canda Bamsoet: Harusnya Pemerintah Juga

Wacana penghentian gaji ini pertama kali dilontarkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Wacana ini ditujukan untuk membentuk anggota DPR yang berintegritas.

“Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

“Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua,” imbuhnya.

Pernyataan yang digulirkan Saut dan menuai respons dari beberapa pihak. Terutama, pimpinan dan sejumlah anggota DPR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

KPU: Semua Fraksi DPR Setuju Kotak Suara 'Kardus'

KPU: Semua Fraksi DPR Setuju Kotak Suara ‘Kardus’

Hore.info, Jakarta – Kotak suara Pemilu 2019, yang berbahan duplex atau karton kedap air, yang ...

Pengakuan La Nyalla Jadi Bukti Daya Rusak Fitnah ke Jokowi

HOREINFO – Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pengakuan mantan kader Gerindra La Nyalla M Mattalitti ...

Dua Bersaudara Pemilik Warung Bebek Plus Fasilitas Layanan Isap Sabu

Dua Bersaudara Pemilik Warung Bebek Plus Fasilitas Layanan Isap Sabu

HOREINFO – Dua Bersaudara Pemilik Warung Bebek Plus Fasilitas Layanan Isap Sabu berhasil di tangkap ...

Fakta Sandal Jepit Bertuliskan Huruf Arab Di Protes Keras Warganet

Fakta Sandal Jepit Bertuliskan Huruf Arab Di Protes Keras Warganet

HOREINFO – Fakta Sandal Jepit Bertuliskan Huruf Arab Di Protes Keras Warganet yang ternyata tidak ...

PSI Vs Rommy soal Larangan Poligami

PSI Vs Rommy soal Larangan Poligami

Hore.info, Jakarta – Riuh rendah perdebatan larangan poligami yaang disampaikan Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ...

Muhammadiyah: Poligami Ada di Alquran, Tidak Usah Menafikan

Muhammadiyah: Poligami Ada di Alquran, Tidak Usah Menafikan

Hore.info, Jakarta – Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi Dadang Kahmad menanggapi pernyataan Komisioner ...