KPK Wacanakan DPR Tak Digaji, Fadli Zon: Jangan Ngomong Sembarangan
KPK Wacanakan DPR Tak Digaji, Fadli Zon: Jangan Ngomong Sembarangan

KPK Wacanakan DPR Tak Digaji, Fadli Zon: Jangan Ngomong Sembarangan

Hore.info, Jakarta – Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menggulirkan wacana agar anggota DPR tidak digaji jika undang-undang (UU) tidak rampung. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Saut tidak memahami mekanisme pembuatan UU.

“Ya mungkin dia (Saut) nggak ngerti ya, dia nggak ngerti bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang. Mungkin dia harus belajar lagi dia itu,” ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Fadli menjelaskan, pembuatan dan pembahasan UU di DPR berlangsung lama bukan karena persoalan mau atau tidak mau, melainkan karena adanya tarikan-tarikan politik dalam pembahasannya.

“Dan tidak semua harus diundangkan. Bayangkan nanti orang pakai peci harus diundangkan, pakai baju harus diundangkan. Di negara-negara tertentu mereka sudah habis, artinya peraturannya sudah diundangkan semua. Rakyat juga belum tentu mau diatur dengan undang-undang, ya kan. Kan perlu ada kebebasan. Kecuali undang-undang yang memang dibutuhkan,” paparnya.

Baca juga: KPK Gulirkan Wacana DPR Tak Digaji Jika UU Tak Rampung

Fadli pun meminta Saut tak sembarangan bicara. Apalagi jika pernyataan yang dikeluarkan tidak sesuai tupoksi.

“Jadi pernyataan itu saya kira pernyataan yang di luar tupoksinya sebagai komisioner KPK, jadi harus hati-hati lah, jangan ngomong sembarangan gitu,” kata Fadli.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berbicara soal pembahasan RUU di DPR RI. Saut mengusulkan agar anggota DPR yang malas membahas dan mengesahkan undang-undang tidak digaji.

“Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang. Hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

“Jadi kalau ada undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji, pak ketua,” lanjutnya.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

KPK Wacanakan DPR Tak Digaji, Canda Bamsoet: Harusnya Pemerintah Juga

KPK Wacanakan DPR Tak Digaji, Canda Bamsoet: Harusnya Pemerintah Juga

Hore.info, Jakarta – KPK menggulirkan wacana agar anggota DPR tidak digaji jika undang-undang tidak rampung. ...

Kritik Komisi III soal Wacana DPR Tak Digaji: KPK Tak Paham Tupoksi

Kritik Komisi III soal Wacana DPR Tak Digaji: KPK Tak Paham Tupoksi

Hore.info, Jakarta – KPK menggulirkan wacana anggota DPR tidak digaji jika undang-undang tidak rampung. Wakil ...

Elite Gerindra Dukung KPK soal Potong Gaji DPR Jika UU Tak Rampung

Elite Gerindra Dukung KPK soal Potong Gaji DPR Jika UU Tak Rampung

Hore.info, Jakarta – Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mendukung wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ...

KPK Gulirkan Wacana DPR Tak Digaji Jika UU Tak Rampung

KPK Gulirkan Wacana DPR Tak Digaji Jika UU Tak Rampung

Hore.info, Jakarta – KPK menggulirkan wacana agar anggota DPR tidak digaji jika undang-undang tidak rampung. ...

Reaksi DPR soal Usul KPK 'Tak Digaji Jika UU Tak Rampung'

Reaksi DPR soal Usul KPK ‘Tak Digaji Jika UU Tak Rampung’

Hore.info, Jakarta – KPK mencetuskan wacana agar DPR tidak digaji, jika lama merampungkan Undang-undang. Wacana ...

HRS Serukan 2019 Ganti Presiden di Reuni 212, Fadli: Emang Kenapa?

HRS Serukan 2019 Ganti Presiden di Reuni 212, Fadli: Emang Kenapa?

Hore.info, Jakarta – Habib Rizieq Syihab menyerukan 2019 ganti presiden di acara Reuni 212 meski ...