KPK Wacanakan DPR Tak Digaji, Canda Bamsoet: Harusnya Pemerintah Juga
KPK Wacanakan DPR Tak Digaji, Canda Bamsoet: Harusnya Pemerintah Juga

KPK Wacanakan DPR Tak Digaji, Canda Bamsoet: Harusnya Pemerintah Juga

Hore.info, Jakarta – KPK menggulirkan wacana agar anggota DPR tidak digaji jika undang-undang tidak rampung. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) melempar canda, jika DPR tak digaji, seharusnya pemerintah juga tidak digaji.

Bamsoet awalnya mengaku tidak tahu apakah pernyataan yang dilontarkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang soal DPR yang tidak digaji ini dalam konteks yang serius atau bercanda.

“Tapi saya sampaikan kepada audience pada diskusi kemarin di mana Pak Saut melontarkan candaan, kalau undang-undang nggak beres-beres, ya, DPR-nya nggak digaji. Saya bilang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, membuat undang-undang itu tidak bisa sendirian DPR, bersama-sama dengan pemerintah,” ujar Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: KPK Wacanakan DPR Tak Digaji, Fadli Zon: Jangan Ngomong Sembarangan

“Saya bercanda juga, kalau misalnya demikian saya setuju saja DPR tidak digaji, tapi pemerintahnya juga tidak digaji. Sama-sama, kan gitu. Karena membuat undang-undang itu kan bersama-sama pemerintah,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menggulirkan wacana agar anggota DPR tidak digaji jika undang-undang tidak rampung. Wacana ini ditujukan untuk membentuk anggota DPR yang berintegritas.

Adalah Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang pertama kali menggulirkan wacana ini. Dia mengatakan, jika UU tak selesai-selesai dibahas oleh DPR, maka para anggota DPR tak bisa digaji.

Baca juga: Kritik Komisi III soal Wacana DPR Tak Digaji: KPK Tak Paham Tupoksi

“Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang. Hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

“Jadi, kalau ada undang-undang disahkan DPR, itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji, pak ketua,” imbuhnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

OTT di Kemenpora Terkait Dana Hibah ke KONI

OTT di Kemenpora Terkait Dana Hibah ke KONI

Hore.info, Jakarta – Operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berkaitan dengan ...

Pejabat yang Kena OTT KPK Deputi IV Kemenpora

Pejabat yang Kena OTT KPK Deputi IV Kemenpora

Hore.info, Jakarta – KPK menyebut pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang ditangkap setingkat ...

OTT di Kemenpora, KPK Sita Ratusan Juta Rupiah

OTT di Kemenpora, KPK Sita Ratusan Juta Rupiah

Hore.info, Jakarta – KPK menyita uang ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di ...

Ada 3 Pejabat Kemenpora yang Kena OTT KPK, 3 Ruangan Disegel

Ada 3 Pejabat Kemenpora yang Kena OTT KPK, 3 Ruangan Disegel

Hore.info, Jakarta – Ada tiga pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang terkena operasi tangkap ...

OTT Pejabat Kemenpora, KPK Duga Ada Kickback Dana Hibah KONI

OTT Pejabat Kemenpora, KPK Duga Ada Kickback Dana Hibah KONI

Hore.info, Jakarta – KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ...

KPK Periksa Intensif Pejabat Kemenpora-KONI yang Kena OTT

KPK Periksa Intensif Pejabat Kemenpora-KONI yang Kena OTT

Hore.info, Jakarta – KPK langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap sembilan orang yang diamankan dalam operasi ...